KBR68H - Puluhan aktivis HAM dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa menuntut pembubaran ormas radikal Front Pembela Islam FPI. Mereka menamakan diri Gerakan Indonesia Tanpa FPI. Aksi ini terinspirasi dari masyarakat Dayak Kalimantan Tengah yang menolak FPI beberapa hari sebelumnya. Aktivitas ormas radikal ini dinilai meresahkan masyarakat karena mengumbar kekerasan, bagai preman berjubah agama. Sayangnya pemerintah terus ragu bertindak. Seperti apa rekam jejak FPI? Apakah bisa terwujud Indonesia damai tanpa ormas pengumbar kekerasan ini? Reporter KBR68H Pebriansyah Ariefana menuliskan laporan ini.
Aksi Tolak FPI
Sore pekan lalu, tepat di Hari Kasih Sayang, puluhan aktivis dari berbagai kelompok berkumpul di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Mereka menggelar aksi damai menolak praktik kekerasan oleh organisasi radikal berkedok agama.
Koordinator Aksi Vivi Widyawati.
“Yang menggerakkan adalah kesamaan perasaan bahwa kami di sini sudah sangat marah dengan segala macam kekerasan yang dilakukan FPI. Makanya kemudian gerakan ini kemudian bernama gerakan Indonesia tanpa FPI, tanpa kekerasan. Ini sebetulnya dari berbagai macam individu yang ada di Jakarta. Ada pekerja pers, kantoran, ibu-ibu, LSM, dari organisasi massa yang punya kepentingan yang sama untuk melawan FPI.”
Massa bergerak ke tengah air mancur Bundaran HI. Puluhan polisi mengawal aksi itu.
Dua spanduk besar dibentangkan. Salah satunya bertuliskan 'Kado Valentine untuk Habib Rieziq'.
Massa menyampaikan aspirasi bernada kecaman terhadap FPI dan kekecewaan kepada polisi dan pemerintah yang seakan tunduk pada ormas itu.
Kembali Koordinator Aksi Vivi Widyawati.
“Sudah banyak data bagaimana kelompok-kelompok ini melakukan kekerasan pada kelompok-kelompok lain dan itu sudah melanggar hak asasi manusia. Dan ketika mereka melakukan kekerasan tidak ada ketegasan dari pihak pemerintah. Tidak ada tindak tegas dari kepolisian sehingga kekerasan ini terus berlanjut. Bukan hanya di Jakarta.”
Baru 20 menit aksi berlangsung, polisi berniat menghentikan massa. Berhembus isu akan ada massa FPI datang dari markasnya di Petamburan, Jakarta Barat.
Peserta aksi Ririn Sefsani mengungkapkan kekecewaan pada polisi.
“Kami sudah mengatakan kepada pak polisi aksi hari ini dari jam 4 sampai jam 6 sore. Tolong Anda jaga, kami masih mempercayai Anda, kami lapor kepada Anda kalau kami akan aksi hari ini. Tapi polisi mengatakan, 'kami tidak jamin keselamatan Anda karena FPI akan datang ke sini'. Kami minta kepada Negara untuk antisipasi terhadap keberadaan organisasi-organisasi atas nama agama atau apapun yang mengancam kehidupan sipil.”
Semakin sore, peserta aksi terus bertambah hingga ratusan orang.
Sutradara Hanung Bramatyo hadir di tengah massa. Tahun lalu Film (?) karya Hanung diboikot oleh FPI karena dianggap melecehkan Islam.
“Sebagaimana teman-teman kita yang ada di Palangkaraya, mereka bisa militan, mereka bisa menentukan kapan saya bisa bersikap, kita bersikap, kita bisa diganggu, dan tidak diganggu. Selama ini kita resah karena selalu dianggap salah.”
Peristiwa yang dimaksud Hanung adalah pengusiran pengurus FPI Pusat dari Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya beberapa hari sebelumnya. Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah menolak keberadaan FPI yang berniat membuka cabang di sana.
Putri Presiden ke-4 Gus Dur, Alissa Wahid juga turut menyerukan hak rakyat hidup tenang dan damai tanpa FPI.
“Kita mau kerja keras untuk Indonesia. Kita perlu Indonesia lepas dari ketakutan akan kekerasan dari kelompok-kelompok yang merasa dirinya paling benar. Pemerintah itu takut pada orang-orang yang berani menyuarakan suaranya. Maka kita harus menyuarakan suara kita Indonesia tanpa kekerasan.”
Di tengah aksi damai itu, muncul seorang pria berbadan tegap yang merampas spanduk dan memukuli seorang peserta aksi.
Polisi mengamankan beberapa peserta aksi dan provokator tadi. Lima orang yang dituduh provokator diperiksa kepolisian. Empat di antaranya mengaku sebagai anggota FPI.
Usai aksi penolakan di Jakarta, semakin gencar suara yang menuntut pembubaran FPI. Namun pemerintah berdalih dan berlindung di balik rumitnya UU tentang Ormas. Sementara polisi tetap menganggap FPI bukan sebagai musuh.
Siapa Di Balik FPI?
Front Pembela Islam akrab dengan kekerasan. Sejumlah aksinya telah menunjukan itu. Penegakan hukum agama jadi alasannya, kata Ketua FPI Muhammad Rizieq Husein Syihab alias Habib Rizieq.
“Walaupun orang baik banyak, walaupun orang taat banyak, tapi kalau kemungkaran merajarela, di mana-mana ada kemungkaran, tetap bala akan datang, tetap musibah akan datang, dan orang baik akan kena. Jadi kenapa kita takut untuk menghadapi mereka? Mereka bisa pukul kita, kita bisa pukul mereka. Mereka bisa teror kita, kita bisa teror mereka. Mereka bisa aniaya kita, kita juga bisa hantam mereka kok. Mereka bisa bunuh kita, kita bisa bunuh mereka. Lebih baik kita hadapi.”
FPI dibentuk pada 1998, hanya 3 bulan setelah Soeharto mengundurkan diri. Saat itu TNI membentuk kelompok sipil bersenjata tajam atau biasa disebut Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa Pam Swakarsa. Kelompok ini dimanfaatkan untuk menghalau aksi-aksi pro-demokrasi yang marak muncul. Merekalah cikal bakal FPI.
Kemudian FPI memfokuskan diri pada pengawasan kegiatan-kegiatan yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam.
Namun pada perkembangannya, kata Peneliti Setara Institute Ismail Hasani, saat ini FPI banyak dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan.
“Agak sulit dibaca loyalitas mereka itu kepada siapa? Siapa yang mengendalikan? Beberapa peneliti menyebutkan sekarang FPI jadi liar, tidak punya patron yang kokoh. Semakin liar, siapapun bisa dealing (membuat kesepakatan –red) dengan mereka. Siapa yang berani mensupport maka mereka akan menggunakannya. Kerena kalau kita lihat Amar Ma'ruf Nahi Munkar di awal pendiriannya, lalu kemudian bermetamorfosa dengan ragam aksi dan issu, sehingga menegaskan bahwa FPI dealing dengan berbagai pihak.”
Ismail menambahkan, aksi FPI selama ini tidak berlandaskan ideologi agama, namun lebih soal uang.
“Kecil sekali gerakan ke-Islaman yang murni ideologi saat ini. Sama dengan konflik di belahan dunia mana pun. Semua karena kepentingan ekonomi dan politik.”
Akhir tahun lalu, bocoran kawat diplomatik kedutaan besar Amerika Serikat dalam situs wikileaks menyebutkan, polisi membiayai kegiatan FPI. Bahkan Wikileaks menyebut FPI hasil binaan polisi yang dibentuk Kepala Kepolisian Polisi Jakarta era 1998-1999, Nugroho Jayusman.
Nugroho membantah, namun ia mengaku dekat dengan FPI.
“Yah dekat dong saya, saya akui. Seperti yang saya dekat dengan organisasi mana saja. Dengan organisasi mahasiwa saya dekat, dengan HMI. Dekat dengan semuanya, itulah tugas polisi. Pembentukan FPI bagaimana saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Yang saya tahu dibentuk dengan waktu itu ketuanya Habib Rizieq. Itu aja. Gimana rapatnya, seperti apa, saya gak ikuti.”
Kepala Kepolisian Indonesia Timur Pradopo pun membantah tudingan polisi membekingi aksi-aksi onar FPI.
“Enggak pernah, kita enggak pernah piara itu.”
Ada aliran dana dari polisi?
“Sekali lagi tidak ada. Tidak pernah membiayai, apalagi yang tidak benar. dan tidak ada dana seperti itu.”
Saat menjalani tes uji kelayakan di DPR pada 2010, Kapolri Timur Pradopo mengakui dirinya dekat dengan FPI. Kedekatan itu, katanya, hanya sebatas untuk menjaga hubungan baik demi keamanan ibukota.
Kenyataannya berbeda. Sudah ratusan kali aksi kekerasan dilakukan FPI. Mulai dari pengrusakan kafe dan diskotik, membongkar warung kecil yang buka di bulan puasa, hingga kekerasan yang mengatasnamakan agama. Tahun lalu FPI membakar markas Jumaah Ahmadiyah di beberapa daerah. Mereka juga menghantam aksi damai kelompok Aliansi Bhinneka Tunggal Ika di lapangan Monas.
Kantor pemerintah pun jadi sasaran. Beberapa pekan lalu FPI merusak Kantor Kementerian Dalam Negeri terkait pencabutan Perda soal Minuman Keras..
Namun pemerintah tetap tidak tegas. Bahkan Presiden Yudhoyono pun pasrah, tak bisa membubarkan FPI.
“Soal peristiwa di Kalimantan Tengah (penolakan FPI oleh warga –red), bagi sejumlah organisasi massa mesti mengerti, bahwa ternyata kegiatan yang dilakukan itu bikin tidak nyaman bagi sebagian orang di negeri kita ini. Organisasi manapun yang ada di Indonesia ini, kalau nyata-nyata melanggar hukum, terlibat dalam aksi-aksi kekerasan, harus ditegakkan. Harus seperti itu. Kalau begitu domainnya, domain hukum. Tidak bisa seorang Presiden melampaui hukum melampaui tindakan.”
Tahun lalu, justru FPI, lewat Panglimanya Munarman mengancam menjatuhkan SBY karena presiden mengancam akan menertibkan ormas radikal.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengklaim, pemerintah tidak memberikan hak istimewa kepada FPI. Dia memastikan FPI tidak kebal hukum sehingga harus mematuhi peraturan hukum yang ada.
“Perangkat Undang-undangnya sudah ada. Jangan terlalu kita besar-besarkan karena dia FPI. Setiap ormas, kalau melanggar hukum, harus ada penegakan hukum dan ketertiban.”
Gamawan menambahkan, tidak mudah membubarkan FPI dengan menggunakan UU Ormas tahun 1985. Sebab UU itu sudah tidak sesuai dengan keadaan ormas saat ini.
Padahal menurut Pengamat Terorisme Taufik Andrie mengatakan jika tidak dibubarkan, aksi FPI berpotensi mengarah kepada kegiatan teror terorisme.
“Ada beberapa kasus anggota-anggota FPI menjadi simpatisan kelompok Noordin M Top. Ini mengkhawatirkan karena basis massa mereka cukup cair sehingga bisa digerakkan ke kepentingan apa pun, termasuk terorisme.”
Indonesia tanpa kekerasan adalah harapan seluruh rakyat. Aktivis Indonesia Tanpa FPI mendorong gerakan ini semakin besar.
Aktivis Indonesia Tanpa FPI, Ririn Sefsani.
“Kita tahu semenjak 17 agustus 1998 kelahiran FPI, setelahnya itu mereka menyebar teror atas nama beda agama. Semua agama mengabarkan perdamaian, menebarkan cinta kasih, dan memberikan penghidupan pada kelompok lain yang berbeda. Dan kita ingin Indonesia hidup dalam kedamaian.”
Audio: