KBR68H - Penolakan masyarakat terhadap ormas yang kerap melakukan kekerasan terus meluas. Ini sudah berlangsung sejak dua pekan terakhir. Di Kalimantan Tengah, warga Dayak menolak kehadiran ormas radikal FPI. Sementara di Kwitang, Jakarta, para ibu juga menolak kehadiran kelompok tersebut. Alasan warga menolak FPI hampir serupa: mereka muak dengan serangkaian aksi kekerasan yang dilakukan FPI.
Pekan lalu puluhan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Tanpa FPI di Bundaran Hotel Indonesia juga sempat menggelar unjuk rasa. Mereka menolak kekerasan yang kerap dilakukan ormas pimpinan Rizieq Shihab tersebut.
Tapi apa sebetulnya yang membuat aksi kekerasan ormas bisa tumbuh subur di masyarakat? Apa ini ada hubungannya dengan lemahnya implementasi Pancasila di tengah kehidupan kita?
Awal bulan Februari ini, LSM Setara Institute merilis sebuah survei yang secara umum menunjukkan bahwa Pancasila menjadi suatu ideologi normatif yang dipedomani oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun aspek normatif ini tak dibarengi dengan kepatuhan yang secara konsisten untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri.
Peneliti Setara Institute, Ismail Hasani menyatakan jika masyarakat ditanya apakah setuju dengan nilai-nilai Pancasila, maka hampir semuanya setuju. Namun kalau dideteksi secara lebih detail bagaimana mereka mengamalkan nilai Pancasila, nilai konstitusi dan nilai Bhinneka Tunggal Ika, degradasinya kemudian menurun.
“Bahkan yang mengejutkan adalah katakanlah seratus persen populasi yang ditanyakan mengamalkan Pancasila, hanya 3 persen yang mengamalkan Pancasila secara patriotik. Sementara 97 nya biasa-biasa saja dalam arti kebetulan perilakunya sama dengan Pancasila mungkin bukan datang dari keyakinannnya terhadap Pancasila. Tapi dari keyakinan atau ideologi lain.” kata dia.
Adapun terhadap ormas yang melakukan aksi dengan kekerasan, Peneliti Setara Institute ini melihat bahwa aksi tersebut merupakan manifestasi anti Pancasila “Di tengah masyarakat kita kalau kita deteksi secara mendalam, misalnya sudah muncul apakah yang kita sebut barikade sosial berdasarkan cluster atau kelompok yang bermacam-macam. Etnisitas, agama, kelas ekonomi. Barikade sosial ini yang membahayakan kemajemukan kita dan kebersamaan kita. Ini jelas sikap yang tidak kondusif bagi pengamalan nilai Pancasila” katanya.
Selain barikade sosial yang sudah terbangun, ada juga sebuah kecenderungan penyeragaman atas nama sesuatu yang tunggal. Yang disebut sesuatu yang tunggal umunya adalah agama dan moralitas publik. Orang dengan mudah dicap tidak bermoral, orang dengan mudah dianggap sesat. Penghakiman semacam ini adalah bentuk dari anti Pancasila dan itu diperagakan hampir oleh banyak orang.
Vivi Widyawati , seorang aktivis Gerakan Indonesia Tanpa FPI menilai aksi di Bundaran HI dan yang di Kalimantan beberapa hari yang lalu adalah bentuk protes masyarakat kepada pemerintah, kepada parlemen bahwa begitu banyak aksi kekerasan yang dilakukan oleh beberapa ormas anarkis dibiarkan oleh negara
“Kalau sudah begitu banyak protes, kemudian pemerintah masih diam, ini berarti memang sistem politik kita yang dijalankan adalah sistem politik yang membiarkan kekerasan terus terjadi. Bagi saya kalau ini dibiarkan maka inilah adalah ancaman bagi demokrasi” Kata aktivis ini.
Lalu apakah penolakan masyarakat terhadap ormas radikal merupakan bentuk penerapan nilai Pancasila?
Menurut Peneliti Setara Institute, Ismail Hasani, masalah penolakan masayarakat ini harus secara jernih ditafsirkan. Bahwa satu sisi penolakan terhadap kekerasan yang dilakukan ormas mendapatkan dukungan, akan tetapi yang kemudian bereaksi adalah massa, maka ini sebenarnya adalah kontraproduktif, karena ancaman ketegangan sosial ini bisa saja terjadi. Konstruksi sosiologis masyarakat Indonesia adalah ketika ada ruang-ruang di mana manufer bisa dimainkan, maka akan banyak orang yang terlibat untuk tujuan yang bermacam-macam
“Jadi kalau ini dibiarkan bergulir, tanpa dikelola dengan baik, ini akan berbahaya. Jadi pesan yang disampaikan oleh teman yang melakukan penolakan ormas anarkis ini adalah sebenarnya meminta negara untuk bertindak.” Jelasnya.
Seorang pendengar KBR68H dari Depok, Rohman mencoba memberikan analogi tentang kekerasan yang dilakukan ormas tertentu. Ada aspek Filosofis, sosiologis dan yuridis . Yang terjadi di Palangkaraya adalah aspek sosiologis. Kemudian aspek yuridis sebagai contoh adalah GKI Yasmin, walikotanya tidak mau menuruti keputusan MA. Jadi sosiologis rusak, yuridis tidak ditaati dan yang dibahas sekarang ini yakni soal Pancasila ini adalah soal filosofis. Jadi negara tidak mampu menemukan tiga aspek ini.
Joey di Boven Digoel menyampaikan pendapatnya melalui pesan singkat bahwa menghargai Kebhinnekaan adalah salah satu bentuk penjiwaan terhadap Pancasila. Dia kurang setuju dengan aksi kekerasan FPI, tapi jika FPI dibubarkan, dia sangat tidak setuju juga.
Menanggapi pendapat Joey di Boven Digoel, Vivi Widyawati aktivis Gerakan Indonesia Tanpa FPI menyatakan bahwa sebelum pada pembubaran, harus dilihat dulu aspek-aspek pelanggaran. Landasan setiap orang untuk berorganisasi adalah menghargai hak asasi manusia. Ketika ada sebuah kelompok melanggar hak asasi manusia maka dia sudah harus dihadapkan pada proses hukum. Apalagi kalau sudah melakukan kekerasan langsung, sehingga tak ada alasan membiarkan FPI terus menerus melakukan kekerasan itu.
Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek menyatakan jika melihat keadaan yang terjadi sekarang dan berlakunya UU No. 8 tahun 1985 tentang Ormas dan PP No. No 18 tahun 1986, maka ini merupakan perjalanan panjang bagi kita untuk dapat sampai ke sana. Untuk sampai pembubaran memang dimulai dari teguran tertulis atau pembekuan atau pembubaran.
“Kalau soal penegakan hukum, itu domainnya kepolisian, kami dari sisi keormasannya. Hukum bagaimanapun harus ditegakkan.” Kata Moenek
Seorang Penelepon, Eric di Kebon Kacang, Jakarta menanyakan pada Peneliti Setara Institute, Ismail Hasani dan Vivi Widyawati aktivis Gerakan Indonesia Tanpa FPI soal ungkapan yang dilontarkan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bahwa pemberangusan ormas-ormas radikal adalah isu yang dimunculkan pemerintah soal pemberantasan korupsi yang sedang melilit pemerintahan.
“Isu korupsi memang sangat penting untuk dikawal, namun isu kekerasan yang dilakukan oleh FPI serta upaya teman-teman yang ingin ormas radikal itu dihapus juga harus dikawal sama-sama. Bahwa ada kepentingan politik yang menyelinap di balik itu maka itu di luar dari desain peristiwa ini. Karena teman-teman sudah lama juga menolak kekerasan yang dilakukan oleh FPI,”ungkap Ismail Hasani.
Vivi Widyawati aktivis Gerakan Indonesia Tanpa FPI sependapat dengan Peneliti Setara Institute, Ismail Hasani. Kegiatan aksi damai tolak ormas yang melakukan kekerasan diharapkan tidak hanya satu kali dua kali. “ Karena kami berprinsip ruang demokrasi yang sudah diperjuangkan hampir 10 tahun ini tetap terjaga,” tegas Vivi.
