KBR68H - Belum selesai dengan kasus Mesuji, Lampung sudah kembali didera dengan konflik antrawarga yang bernuansa Sara. Konflik yang terjadi di desa Sidowaluyo, kecamatan Simodulyo Lampung Selatan ini dipicu karena masalah sepele, yaitu perebutan lahan parkir di Pasar Sodomulyo. Dengan adanya konflik ini puluhan rumah warga dan warung hangus terbakar. Lalu bagaimana penyelesaian masalah konflik di Lampung?
Menurut Staff Kesatuan Bangsa dan Politik Lampung, Erwin Prima Rinaldo, situasi di Lampung memiliki dimensi yang sangat kompleks yang tidak dapat dikaitkan dengan dimensi lain seperti ideologi politik, ekonomi dan budaya. Jika dilihat dari sisi sosial budaya masyarakat Lampung terdiri dari berbagai suku bangsa yang tidak dominan, sehingga beberapa hal yang dapat menjadi peruncing konflik lebih sering berasal dari aspek politik menjelang dan pasca pilkada.
Pada dasarnya konflik di Sidomulyo tidak dapat disederhanakan hanya karena masalah suku agama dan ras saja. Yang perlu diperhatikan disini adalah dari segi aspek ekonomi masyarakat Lampung. Dimana daerah Lampung bersifat terbuka dan akomodatif bagi pendatang, yang kemudian masuklah suku-suku lain ke wilayah Lampung dan lebih berkembang. Sehingga menyebabkan kesenjangan sosial dengan mayarakat lokal.
Dia menambahkan, diteksi dan cegah dini sangat diperlukan agar konflik tidak semakin meruncing. Namun tentunya upaya ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, tidak hanya berasal dari pemerintah semata. Karena banyaknya pelaku yang ketika masuk ke dalam sistem akan memperparah konflik. Seperti yang terjadi pada konflik Mesuji yang tercampur dengan masalah sosial, agraria dan politik di dalamnya.
Anggota DPRD Lampung Ahmad Bastari menyikapinya dengan mengundang pihak-pihak yang terkait, apakah itu kepolisian juga pemerintah. Supaya akar masalah dari konflik di Lampung dapat terbuka. Pemerintah daerah dan provinsi hendaknya bertindak cepat sehingga masalah ini tidak meluas. Hal ini merupakani pelajaran bagi pemerintah dan sudah menjadi tugas pemerintah untuk mencegah persoalan seperti peristiwa Sidomulyo terulang kembali.
Tragedi Mesujipun Akhirnya Meledak
Peristiwa pembantaian Mesuji meledak di media, dan peristiwa itu menjadi sangat begitu besar. Pemerintah Provinsi Lampungpun kebakaran jenggot, lantaran peristiwa ini pasti akan mencoret nama baik Lampung di dunia luar. Anggota DPRD Lampung Ahmad Bastari berkata jika saja DPRD mau melakukan rekomendasi yang telah diberikan, pasti kejadiannya tidak akan sebesar ini. Namun pada kenyataanya untuk melakukan pengukuran ulang tanah saja tidak pernah dilaksanakan.
Ada dua pokok persoalan yang mendasar pada kasus Mesuji, menurut aktivis LSM dan pengacara kasus Mesuji Dedi Mawardi yaitu persoalan agraria dan yang kedua adalah persoalan hak azasi manusia. Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk tidak menyelesaiakan persoalan, karena tim TGPF tidaklah mengurai benang merah dari akar persoalan yang ada di Mesuji.
Kini register 45 penuh dengan tenda biru dan ada ribuan masyarakat yang masuk setiap harinya untuk meminta lahan mereka. Ini membuat kekhawatiran, jika hal ini tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah dan pihak yang berkepentingan, natinya peristiwa seperti Mesuji dapat terulang kembali.
Dalam kasus Mesuji Dedi Mawardi menyebutkan adanya kolaborasi antara pemerintah dengan perusahaan, selama bertahun-tahun warga ditempatkan oleh pemerintah sebagai perambah. Sampai saat ini konflik mesuji belum juga dapat diselesaikan, dan masih ada konflik-konflik lagi yang jika meledak akan menjadi lebih besar. Sebenarnya dalam konflik Mesuji DPR RI sudah membentuk tim untuk menyelesaikan masalah ini, namun pada kenyataannya rekomendasi dari DPR pun tidak dilaksanakan oleh pemerintah.
Ada Dua Jenis Konflik Untuk Lampung
Pemerhati Sosial Politik dan Dosen Fakultas Hukum dan Magister Hukum, Universitas Bandar Lampung, Zulfi Diane Zaini mengelompokkan konflik menjadi dua. Yaitu konflik horisontal dan vertikal. Konflik horisontal adalah konflik yang terjadi antar kelompok masyarakat karena ideologi, politik dan ekonomi. Sedangkan konflik vertikal yaitu konflik yang terjadi antar masyarakat terhadap penguasa.
Melihat kasus-kasus di Lampung dapat dikatakan merupakan dampak dar perkembangan Indonesia. Rakyat menuntut kebebasan yang berlebihan, pada akhirnya mermuara pada terjadinya konflik. Jika hal ini tersu menerus dibuarkan akan menjadi biang endapan, sedangkan regulasi yang ada di lapanganpun menjadi over implementatif. Sehingga pada kahirnya sumber masalah ini di follow up oleh pemerintah. Ini adalah salah satu b entuk euforia demokrasi yang nengarah pada tuntutan kebebasan yang berlebihan. Namun sayangnya masyarakat masih banyak yang gagap teknologi dan terbatas dengan pengetahuan yang ada.
