KBR68H - Permasalahan kemacetan Jakarta bukan lagi masalah baru tetapi sudah menjadi masalah klasik, sampai saat ini belum ada solusi yang tepat untuk mengatasinya . Beberapa cara telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta namun tidak mampu mengatasi masalah kemacetan. Akibatnya, pembororsan BBM dan pemborosan waktu kerja yang apabila dinilai mencapai triliunan rupiah per tahun.
Kegagalan solusi hingga hari ini dianggap lebih diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah masih bersifat parsial, tidak terintegrasi dengan kebijakan lainnya. Lantas PR untuk memperbaiki sistem transportasi dan mengatasi kemacetan inipun terus bergulir untuk pemimpin daerah selanjutnya.
Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta Hendardji Supandji berpendapat penyebab kemacetan di Jakarta diakibatkan oleh tata kota yang tidak layak untuk dipenuhi dan fasilitas publik tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Masalah transportasi yang tidak nyaman itupun mengakibatkan Jakarta menduduki peringkat ke 13 diantara kota-kota besar lainnya yang berada di Indonesia.
“Transportasi harus dikembangkan sebagaimana mestinya.” Ujar Hendardji.
Selain transportasi publik yang tidak terintegrasi, menurut Hendardji beban pembangunan pun menjadi masalah. Dia meminta beban pembangunan seharusnya tidak tertumpu saja hanya di Jakarta. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seharusnya membagi beban pembangunan ke semua daerah.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Adrinof Chaniago menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah bukan merupakan kebijakan mendasar melainkan kebijakan yang hanya menyelesaikan satu masalah tetapi menimbulkan banyak masalah. Salah satunya adalah kebijakan pembangunan transportasi Transjakarta. Dia menilai Kebijakan transportasi massal gagal dalam mencapai targetnya. Bahkan Pemerintah mengatasi kemacetan tersebut dengan kebijakan yang dimaksudkan untuk berbisnis diantaranya adalah pembangunan tol dalam kota.
Menurut dia Jakarta juga membutuhkan adanya gedung parkir didaerah pinggiran atau disekitar stasiun transportasi massal. Namun kata dia hal yang terpenting adalah Pemerintah harus jeli dalam meneliti permasalahan kemacetan di Jakarta sehingga solusi mengatasi masalah tersebut akan sangat ampuh.
Tata kota yang termasuk salah satu penyebab kemacetan juga harus diperhatikan. Pengamat Kebijakan Publik Adrinof Chaniago mengatakan Pemerintah harus berani membuat pemberhentian sementara atau moratorium pembangunan gedung komersial dan perkantoran. Saat ini Pemerintah hanya menambah gedung-gedung komersial tanpa tata kota yang baik. Selain itu juga pembangunan harus merata ke seluruh daerah pendukung Jakarta seperti Bekasi, Banten dan Tangerang.
Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta Hendardji Supandji juga berpendapat sama, menurut dia pembangunan gedung komersial harus dikurangi atau dibarengi dengan pembangunan pasar-pasar tradisional. Menurut dia selama ini pembangunan gedung komersial di Jakarta hanya menguntungkan para pemilik modal tetapi tidak berpihak kepada masyarakat Jakarta. Dirinya juga akan meninjau ulang jika memang dibutuhkan pemberhentian sementara pembangunan gedung komersial.
