KBR68H – Gajah sumatera diperkirakan akan menghilang dari muka bumi sekitar 30 tahun lagi. Begitu hasil penelitian lembaga pro lingkungan hidup internasional IUCN. Sementara menurut lembaga WWF, jumlah gajah sumatera kini tercatat hanya sekitar 2.800 ekor saja. Padahal, jumlah populasinya pernah mencapat 5.000 ekor pada 1985. Penyusutan 70 persen habitat menjadi penyebab merosotnya jumlah populasi gajah. Bagaimana memperlambat punahnya makhluk raksasa itu?
Populasi Terbanyak di NAD
Bulan lalu, lembaga pro lingkungan hidup WWF menurunkan status gajah sumatera dari “genting” menjadi “krisis”. Dengan status ini, berarti tinggal selangkah lagi, gajah sumatera akan benar-benar punah dari muka bumi.
Kondisi ini terjadi karena hutan yang menjadi tempat tinggal para gajah sumatera terus menyusut. “Pada akhir 1970, hutan di Lampung ditebang untuk program transmigrasi. Ancaman serupa terjadi di Riau saat ini. Hutan jadi kebun sawit,” ungkap aktivis satwa liar dari WWF Riau Sunarto.
Ancaman penurunan populasi gajah ternyata telah merembet ke Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). “Sepertinya tren perusakan hutan sekarang ke Aceh. Ini berdampak pada penurunan populasi gaah. Gajah terdesak dan terlibat konflik dengan manusia,” tambah dia.
Meski begitu, luasan hutan di Aceh dinilai masih cukup besar. Apalagi, NAD telah menerapkan moratorium atau penghentian sementara penebangan hutan. Hal ini, menurut Sunarto, membantu memperlambat penurunan populasi gajah.
“Sekitar 80 persen gajah tinggal di luar kawasan konservasi. Tapi, walaupun gajah dilindungi, tempat tinggalnya yakni hutan banyak dialihfungsikan. Moratorium ini sangat membantu,” tutur dia.
Sementara itu, Kementerian Kehutanan mengklaim pusat konservasi yang tersebar di Sumatera dapat memperlambat penurunan populasi gajah. Pusat Konservasi Gajah saat ini berada di Way Kambas, Bengkulu, Riau, Aceh, dan Sumatera Selatan, serta Taman Nasional Tesso Nilo. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Bambang Novi mengatakan pusat konservasi ini untuk menarik gajah liar dan memusatkan mereka di satu lahan.
Penataan Kawasan Pro Satwa Liar
Pemerintah pun mengakui penetapan kawasan hutan lindung dan konservasi ternyata mengabaikan keberadaan satwa liar seperti gajah sumatera. “Gajah, harimau, tapir itu kan memiliki daya jelajah. Nah itu yang tidak dipikirkan oleh pemerintah dulu. Sekarang daya jelajah satwa liar sudah dipertimbangkan,” klaim Bambang.
Buruknya penataan ruang diduga karena pemerintah daerah lebih mementingkan penerimaan asli daerah (PAD) ketimbang faktor lingkungan. “Kebanyakan pemerintah orientasinya jangka pendek. Pembangunan kan bukan semata soal ekonomi. Kita tidak bisa hidup dari kelapa sawit saja,” kata aktivis WWF Riau Sunarto.
Hal ini juga diakui Kementerian Kehutanan. “Kita akan mendata jumlah gajah juga penyebab kematiannya. Kemudian, soal penataan ruang, kita akan meminta ke Bupati/Walikota dan Gubernur untuk memperhatikan satwa dalam penataan ruang. Sosialisasi ke masyarakat juga menjadi bagian penting,” tambah Bambang.
Pemerintah juga berencana membentuk satuan tugas untuk mengatasi konflik manusia-gajah. “Ini belum berjalan baik. Tapi kami akan selalu monitor. Kami juga akan minta bantuan teman-teman aktivis lingkungan,” kata dia.
Sementara itu, pendengar KBR68H di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rudi menyarankan masyarakat memilih pemimpin daerah yang pro lingkungan. “Tahun 60-64 banyak pejabat yang mencari gading gajah. Ke depan jangan sampai pemerintah membongkar rumah satwa. Carilah bupati/walikota dan gubernur yang cinta alam dan binatang.”