KBR68H - Kemarin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membacakan laporan hasil evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi 2011. Ternyata hasilnya kurang menggembirakan. Dari hasil laporan tersebut, mayoritas pemerintah provinsi di Indonesia memiliki kinerja yang masih rendah. Pasalnya, dari 33 Pemerintah Provinsi yang ada, hanya dua provinsi yang layak memperoleh nilai rapor “B” sedangkan sisanya mendapatkan nilai “C”. Bagaimana tanggapan dari masing-masing Pemprov yang mendapatkan nilai rapor baik maupun buruk? Lalu apakah langkah yang akan mereka lakukan?
Selain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga turut menilai kinerja Pemerintah Provinsi di Indonesia menurun. Ia menjelaskan dari 33 Provinsi di Indonesia yang mendaftar dalam evaluasi akuntabilitas, hanya ada dua yang mendapatkan nilai B yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. Sementara, Provinsi yang mendapatkan nilai C, dalam artian agak kurang dan perlu perbaikan kinerja seperti Banten, Lampung, Bengkulu, Jambi, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, Aceh, Sulawesi Barat dan Papua. Sedangkan sisanya masih ada 17 provinsi yang mendapat nilai “CC” yang berarti cukup baik.. Oleh karena itu, ia akan memberikan peringatan kepada semua Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten untuk meningkatkan kinerjanya.
“Tapi kabupaten kota ini landai ini kelihatannya, baru 12%. Karena itu saya sudah minta ke pak Menpan, saya akan menmdorong sebagai pembina penyelenggara otonomi daerah. Saya akan menyurati daerah untuk lebih serius lagi, karena ini pesan Undang-Undang kan.”
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menambahkan harus ada akuntabilitas yang diuji dari laporan kinerja instansi pemerintah, sehingga masyarakat dapat tahu bagaimana hasil dari rencana kerja setiap tahunnya.
Sayangnya, ketika dikonfirmasikan kepada sejumlah Pemerintah Provinsi yang memperoleh nilai C, mereka pun berkelit. Sebut saja, salah satunya Pemprov Banten yang mengaku tidak mengetahui hasil laporan akuntabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Juru bicara Pemprov Banten, Komari mengatakan Pemprov Banten tidak mengetahui indikator penilaian akuntabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Aduh itu kan ada di bagian pemerintahan, kita belum bisa memberikan komentar ini ya. Kenapa kinerja Pemprov Banten bisa sampai menurun? Ya, kita kan belum tahu analisan dan indikatornya apa, ya mungkin nanti kita cari tahu informasinya lebih lanjutlah.”
Berbeda dengan sejumlah Pemprov yang memperoleh nilai kurang, di mana mereka tak mau diekspos, sedangkan dua Pemprov seperti Jawa Tengah dan Kalimantan Timur yang tengah mendapatkan hasil rapor “B” ini, lebih terbuka memamerkan hasil kinerjanya. Misalnya saja, Pemprov Jawa Tengah.
Juru bicara Pemprov Jawa Tengah Agus Utomo mengatakan kinerja Pemprov Jawa Tengah layak memperoleh nilai terbaik, lantaran selama ini kinerja pemerintahannya mampu memberikan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, sejak tahun 2008 Pemprov Jawa Tengah mampu mengurangi tingkat pengangguran, memberikan ketahanan pangan daerah yang baik, serta menjaga agar kondisi perkeonomian di daerah setempat tetap stabil.
“Dari sisi penyelenggaraan administrasi pemerintahannya baik, memenuhi standar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dari aspek pengelolaan anggaran kita juga baik, dimulai dari perencanaannya, pelaksanaan, dan evaluasinya. Kan ada standar-standar penilaian yang dijadikan patokan, dan alhamdullilah dari semua ini Jawa Tengah menjadi leading.”
Juru bicara Pemprov Jawa Tengah Agus Utomo menambahkan selama ini Gubernur bekerja cepat terutama dalam menangani anggaran proyek pembangunan, serta selalu mengevaluasi kinerja para pegawainya setiap tiga bulan. Menurutnya, hal itulah yang menjadi kunci utama keberhasilan kinerja Pemprov Jawa Tengah. Untuk mempertahankan hasil rapor tersebut, kata dia, Pemprov Jawa Tengah akan meningkatkan budaya kerja yang kompak serta memprioritaskan program kerja yang unggul dalam pembangunan di Jawa Tengah.
Penilaian akuntabilitas Pemprov maupun Pemkab (Pemerintah Kabupaten) ini juga turut diawasi oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Daerah (KPPUD). Manajer Hubungan Eksternal KPPUD, Robert Endi Jaweng mengatakan
Audio :
