KBR68H - Nasi adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Namun, cobalah datang ke Balaikota Depok setiap Selasa. Nasi kini menjadi makanan yang langka didapat. Sebab Pemerintah Kota Depok mulai memberlakukan gerakan Sehari Tanpa Nasi khusus bagi kalangan PNS. Pedagang kantin pun dilarang menjual nasi, hingga menimbulkan protes. Seperti apa kebijakan itu sebenarnya?
“Makanan saja, soto mi saja, semuanya pecel ayam sampai tutup, menu sekarang enggak ada nasi, gantinya kentang ubi singkong, orang kantor juga enggak mau, sampai ada orang pesan sate, ditawarin pakai singkong sama abangnya, apaan 2012 pakai singkong sate mah dimana – mana pakai lontong dan nasi, 70 persen balik modal juga enggak ada”
Itu tadi David, sehari-harinya ia adalah pedagang soto di areal Kantor Balaikota Depok. Kali ini ia mengeluhkan omset yang menurun. Kebijakan pemerintah Kota Depok dituding sebagai penyebabnya.
Sejak awal bulan ini, Pemerintah Kota Depok menerbitkan Surat Edaran gerakan Satu Hari Tanpa Nasi khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hari tanpa Nasi ini diberlakukan setiap satu kali dalam sepekan, yakni setiap hari Selasa. Juru Bicara Pemkot Depok Diah Sadiah
“Upaya pemerintah, ini kebijakan pusat kaitannya untuk ketahanan pangan, konsumsi yang paling dibutuhkan dan paling banyak oleh masyarakat Indonesia adalah beras, masyarakat harus bisa menjangkau dan membeli, serta kaitannya keanekaragaman konsumsi pangan berbasis lokal, kita itu menindaklanjuti, kalau di propinsi sudah dua hari di kita baru sehari, kalau hari Senin PNS banyak yang puasa, makanya diubah jadi hari Selasa”
Karena harus mengutamakan pangan berbasis lokal, PNS pun diminta mengganti konsumsi nasi dengan pangan lain yang mengandung karbohidrat dari bahan umbi – umbian, seperti beras, mie, singkong, hingga kentang. Para PNS pun mendukung program itu.
“Nama saya Rusdianto, PNS, saya sangat menyetujui, kalau tiap Selasa saya makan mi, pisang, kenyang kalau banyak ya pasti kenyang”
“Nama saya Olas, PNS, saya setuju dengan program One Day No Rice, bagus tuh buat orang – orang yang mau diet, didukung banget jadi diet massal deh”
Agar gerakan ini sukses, Pemkot Depok juga melarang para pedagang di kantin menyediakan nasi.
Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Budaya Universitas Indonesia Bambang Wibarata menilai, kebijakan itu terlalu instan. Kata dia, Mengubah pola pikir dan budaya makan tanpa nasi bukan hal yang mudah. Budaya itu telah berlangsung sejak zaman nenek moyang.
“Setiap ada kebijakan, setiap ada perubahan, harus dipersiapkan perangkatnya termasuk mindsetnya, culture yang sudah puluhan tahun, saya rasa perangkatnya, sosialisasi, ada tahapan – tahapan yang harus diikuti sebelum melakukan perubahan, kesiapan kita, apa hanya singkong, mau dibuat seperti apa, termasuk sagu, gandum”
Bambang Wibarata menambahkan, selain kurangnya sosialisasi, Pemkot Depok pun tak memberikan solusi alternatif bagi para pedagang dan PNS. Bambang minta agar pemkot tak terlalu memaksakan kebijakan ini.
Audio :
