KBR68H - Setelah maju mundur tanpa kepastian, ada sinyal dari Istana soal kebijakan pembatasan BBM Bersubsidi. Menaikkan harga BBM Bersubdisi menjadi pilihan pemerintah, setelah sebelumnya kelihatan ragu-ragu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kenaikan harga BBM subsidi tak bisa dihindari karena harga minyak internasional saat ini sudah tembus US$ 115 per barel. Dengan harga minyak dunia yang terus merangkak, APBN jebol Rp100 miliar per hari. Maka untuk menyelamatkan anggaran negara, mau tidak mau pemerintah harus memilih kebijakan yang tidak populer ini.
Kita tahu betapa ragunya pemerintah mengetok keputusan ini. Rakyat dibiarkan terombang-ambing dalam ketidakpastian. Sebelumnya, pemerintah bersikukuh hanya akan memberlakukan pembatasan BBM Bersubsidi pada 1 April. Namun mendekati batas waktu kebijakan ini semakin tak jelas, karena infrastruktur yang belum siap. Bahkan Pertamina sebagai ujung tombak pelaksanaan program pembatasan BBM mengaku tak siap dan minta diundur.
Masalah BBM Bersubsidi memang sangat sensitif. Pemerintah terjepit pada pilihan yang akan berdampak besar. Jika tidak dibatasi maka beban subsidi dalam APBN akan terus membengkak. Kalau dinaikkan akan diikuti dengan melambungnya harga kebutuhan pokok yang memberatkan masyarakat. Belum lagi kenaikan harga BBM akan menjadi isu seksi yang rentan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok penentang pemerintah. Tapi membiarkan pemerintah bersikap plin plan tanpa ada keputusan yang pasti juga tak kalah beresikonya.
Jika keputusan penaikan harga BBM sudah diputuskan, maka menjadi tanggungjawab pemerintah agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Salah satunya memberi pemahaman kepada masyarakat dengan alasan yang masuk akal kenapa langkah ini diambil. Antisipasi terhadap harga kebutuhan pokok juga harus segera dilakukan. Pendeknya, pemerintah harus menghitung segala ongkos sosial, ekonomi, bahkan politik yang bakal muncul.
Tapi belum apa-apa Presiden sudah menjanjikan Bantuan Langsung Tunai untuk meredam kepanikan masyarakat. Padahal kita tahu BLT pada masanya justru mencetak warga miskin baru, antri BLT memakan korban jiwa, belum lagi korupsi berjamaah oleh para operator di lapangan. Protes karena data yang tak akurat merebak di sejumlah daerah.
BLT hanyalah solusi instan yang justru menumbuhkan mental pengemis karena rakyat disodori uang agar tak menolak kebijakan penaikan harga BBM. Mestinya pemerintah bisa lebih kreatif ketimbang mengambil cara gampangan yang rawan penyelewengan itu.
Lebih dari itu, kita juga harus mulai memikirkan cara untuk mengatasi ancaman 10 tahun mendatang, yakni kelangkaan bahan bakar minyak. Tak ada cara lain, kecuali segera membuat cetak biru pendayagunaan energi alternatif. Harusnya ini sudah bukan lagi sekadar wacana. Negeri ini kaya sumber daya energi terbarukan. Sinar matahari, panas bumi, air dan angin semuanya berlimpah. Tapi kenapa kita masih saja dipusingkan dengan urusan energi?
