KBR68H - Sebuah dagelan lucu kembali dipertontonkan oleh Partai Demokrat di DPR. Angelina Sondakh, Anggota Komisi Olahraga DPR, tiba-tiba digeser ke Komisi Hukum oleh Fraksi Demokrat. Masalahnya pemindahan Angelina ini dilakukan saat dirinya sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus suap proyek Wisma Atlet. Tak main-main, posisi bekas Putri Indonesia itu sangat strategis. Nantinya ia akan turut mengawasi penegak hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal KPK-lah yang sudah menetapkan Angie sebagai tersangka korupsi yang bernilai Rp 199 miliar itu.
Sungguh lucu, jika orang berperkara justru mengemban tugas mengawasi pihak yang memperkarakan. Dikhawatirkan ada konflik kepentingan yang bakal terjadi. Dengan kewenangannya Angie bisa turut campur atas penyidikan KPK terkait kasus yang menjeratnya. Ia akan leluasa mengakses informasi terkait perkembangan kasusnya.
Tampaknya Fraksi Demokrat terbiasa menyusupkan mereka yang terkait kasus korupsi untuk duduk di Komisi Hukum. M Nasir yang dulu juga disebut-sebut mengetahui kasus korupsi saudaranya, M Nazaruddin, dipindah dari Komisi VII ke Komisi Hukum. Kini Nasir dicutat dan digantikan Angelina Sondakh.
Jika partai pengusung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini konsisten menjalankan perintah Ketua Dewan Pembinanya, maka bersih-bersih korupsi itu harus diwujudkan. Bukan malah menempatkan kader bermasalah ke posisi yang sedemikian empuknya. Bahkan bila perlu Angie dinonaktifkan dari anggota dewan untuk memperlancar proses penyidikan kasus korupsi Wisma Atlet.
Di saat bersamaan sang Ketua Dewan Pembina sibuk berkeluh kesah beratnya menangatasi kasus korupsi. Di hadapan para wartawan, Presiden SBY menyatakan selama tujuh tahun menjalankan pemerintahan, pemberantasan korupsi adalah yang paling berat. Sementara di hadapannya sendiri, para kader Demokrat sibuk mengamankan diri.
Kasus suap proyek pembangunan wisma atlet Sea Games membuat internal Partai Demokrat memanas . Empat pucuk pimpinan disebut-sebut terlibat dalam kasus tersebut, termasuk Ketua Umumnya Anas Urbaningrum. Ditetapkannya Angelina Sondakh sebagai tersangka diperkirakan akan merembet ke kader lain.
Tak heran, jika kemudian Ketua KPK Abraham Samad mengancam memboikot rapat bersama Komisi Hukum DPR jika dalam rapat tersebut dihadiri Angelina Sondakh. Menurutnya, sebagai pimpinan, dirinya tidak boleh bertemu dengan tersangka sebuah kasus. Sudah benar ancaman yang dilontarkan Abraham Samad. Ini menunjukkan jika KPK tidak akan berkompromi dengan kasus korupsi. Kita akan terus mendorong KPK dibawah pimpinan Abraham Samad yang berjanji akan menindak siapapun yang terlibat korupsi, bahkan ketua partai sekalipun.
