KBR68H - Menurut Anda, sulitkah melangsungkan acara Maulid Nabi di Indonesia? Mestinya tidak, karena layaknya banyak kegiatan lainnya, cukup mengajukan izin keramaian pada polisi.
Tapi coba ajukan pertanyaan yang sama kepada Ikatan Jemaah Ahlul Bait (IJABI).
Rencananya, mereka bakal menggelar acara peringatan Maulid Nabi Muhammad, mengundang ulama besar dari Iran. Acaranya biasa saja: pengajian, ceramah dan pembagian tumpeng. Tapi mendadak izin polisi tak cukup, mereka harus meminta izin dari Kementerian Agama. Padahal menurut panitia, ini bukan kali pertama kelompok mereka menyelenggarakan seminar internasional seperti ini.
Mungkinkah karena acara Maulid ini diselenggarakan oleh kelompok yang nota bene beraliran Syiah?
Di Indonesia, penganut Islam aliran Sunni adalah mayoritas. Sementara Iran, yang ulamanya akan diundang IJABI ke acara Maulid di Indonesia adalah penganut aliran Syiah.
Pertentangan Sunni-Syiah di Indonesia seperti api dalam sekam. Sekam baru-baru ini terbakar ketika Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan kalau Syiah bertentangan dengan ajaran Islam. Sesat. Pak Menteri mengutip hasil rakernas MUI dan surat edaran Kementerian Agama pada 1980an yang sebetulnya sudah batal demi hukum karena bertentangan dengan konstitusi.
MUI justru mengobarkan lagi api dari sekam dengan ‘membakar’ lagi isu ini. MUI Kota Ternate mengklaim warga Ternate mulai menolak kehadiran jemaah Syiah dan diminta untuk tak merekrut jemaah lagi.
Awal mula perbedaan Syiah-Sunni tak lagi penting dibahas di sini, karena ini kembali lagi pada akarnya di Timur Tengah. Yang lebih penting lagi adalah menilik akibat yang muncul di negara nan beragam macam Indonesia, dengan membesar-besarkan isu ini. Anak-anak jemaah Syiah di Sampang, Madura, sempat kesulitan kembali bersekolah, karena ada banyak teror kepada mereka: didesak untuk pindah dari kepercayaan mereka.
Mayoritas atau minoritas hanyalah angka, dan tak boleh dipakai untuk ‘gagah-gagahan’. Polisi dan pemerintah harus berperan netral dan sigap mengintervensi jika ada kelompok yang berupaya memainkan unsur “mayoritas-minoritas” ini. Indonesia, sekali lagi, bukan negara Islam. Bukan Sunni, juga bukan Syiah. Tapi Indonesia milik semua.
Jadi tak semestinya menyelenggarakan acara Maulid dihadang perizinan yang berlebihan. Tak boleh ada diskriminasi atas dasar perbedaan keyakinan.
