KBR68H - Geger di tubuh Partai Demokrat akhirnya memaksa Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudoyono berbicara kepada publik. Sebelumnya, menurut SBY, 9 di antara 99 deklarator dan pendiri telah menemuinya. Mereka risau dengan skandal korupsi yang diduga melibatkan sebagian petinggi Partai Demokrat. Dan karena itu, Ketua Dewan Pembina diharapkan turun tangan, apalagi selama 8 bulan terakhir Partai Demokrat jadi bulan-bulanan di media massa.
Skandal korupsi pembangunan Wisma Atlet akhirnya memang menyeret nama Angelina Sondakh. Anggota DPR yang juga masuk dalam Badan Anggaran DPR ini pekan lalu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Angelina Sondakh menjadi orang kedua dari Partai Demokrat yang jadi tersangka, menyusul bekas bendahara M Nazaruddin yang lebih dulu ditangkap dan kini sedang dalam proses pengadilan.
Selain Nazaruddin dan Sondakh, nama lain dari Partai Demokrat yang muncul dalam pemeriksaan kasus Wisma Atlet adalah Mirwan Amir dan Andi Mallarangeng yang kini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan tentu saja yang tak boleh dilupakan adalah gencarnya sorotan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yang disebut-sebut menerima setoran dari proyek Hambalang.
Begitu gencar pemberitaan kasus Wisma Atlet ini. Tak terbatas di media massa. Di media sosial seperti Facebook dan Twitter, perbincangan soal ini bahkan sangat massif. Tak heran kalau dalam survei-survei politik, popularitas Partai Demokrat – termasuk popularitas Presiden SBY, turun drastis. Posisi Partai Demokrat anjlok ke urutan ketiga, terinjak Partai Golkar dan PDI Perjuangan.
Wajar kalau kemudian SBY gerah. Masalahnya kemudian, apa respon Ketua Dewan Pembina yang sangat berkuasa ini?
Dalam konferensi pers di Cikeas kemarin, terlihat jelas SBY masih menampakkan diri sebagai figur yang sangat hati-hati. Tak ada pernyataan tegas, misalnya, menonaktifkan seluruh jajaran petinggi Demokrat, termasuk ketua umumnya, dari aktivitas partai. Padahal pernyataan semacam ini penting untuk menunjukkan sinyal Partai Demokrat mendukung penuh penyelidikan KPK. Sampai saat ini Angelina Sondakh yang bakal dicopot dari DPP Partai Demokrat karena statusnya sudah tersangka. Sedangkan Nazaruddin sudah lebih dulu dipecat dari jabatannya sebagai bendahara.
Satu-satunya harapan kini ada di KPK. Di bawah komando Abraham Samad, kita dorong lembaga ini bekerja cepat, menangkap dan menetapkan tersangka bagi mereka yang memiliki indikasi kuat menerima suap. Pernyataan SBY yang menyerahkan seluruh proses hukum ini pada KPK harus dibaca sebagai dukungan terbuka karena pasti sulit mengharapkan SBY berkata lebih keras dari itu.
Jangan sampai terjadi juga, urusan ini berlarut-larut hingga 2014. Karena kalau ini terjadi, sulit untuk tidak menduga KPK terjebak dalam pusaran persaingan politik menjelang pemilu.
Tak ada kata lain, segera tetapkan status bagi mereka yang sudah sering disebut dalam pemeriksaan. Bebaskan kalau memang indikasinya lemah. Tapi jangan ragu untuk menetapkan mereka sebagai tersangka kalau sudah cukup bukti.
