KBR68H - Ancaman datang dari TNI ketika buruh terus bergerak menuntut upah layak. Adalah Pangdam Jaya TNI, Waris yang menyatakan siap mewakafkan nyawanya demi menghalau massa buruh yang berdemonstrasi.
Hari-hari ini memang para buruh di Bekasi, Jawa Barat, dan Tangerang, Banten, masih turun ke jalan. Dalam menjalankan aksinya, para demontran bahkan harus menutup jalan tol Jakarta-Cikampek.
Polisi dianggap gagal mengamankan aksi unjuk rasa yang melebar hingga ke jalan tol. Karena itulah muncul usulan TNI diminta turun tangan membantu polisi mengantisipasi demonstrasi buruh. Usulan yang langsung ditanggapi Pangdam Jaya TNI, Waris dengan memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas demonstran yang rusuh.
Namun banyak kalangan yang menilai ucapan Pangdam Jaya ini terlalu berlebihan. Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin menyatakan kehadiran TNI di lapangan justru berpotensi melanggar HAM.
Sejarah sudah membuktikan, ketika tentara berhadapan dengan rakyat, hanya bedil yang bicara. Kita masih ingat kasus kekerasan terhadap petani di Kebumen Jawa Tengah yang mengakibatkan 4 warga luka tembak.
Juga yang terjadi di Alas Tlogo, Pasuruan TNI ketika menembak dan menewaskan warga sipil. Sementara itu, ribuan warga Rumpin, Bogor, juga harus menggeruduk ke Senayan, menolak pengusuran secara sepihak oleh aparat TNI Angkatan Udara atas lahan warga yang terjadi sejak Januari 2007 lalu.
Sudahlah, TNI tak perlu memperkeruh suasana dengan mengancam para buruh. Yang dibutuhkan saat ini adalah pendekatan ke buruh agar ketika melakukan aksinya tidak rusuh. Baik buruh, pengusaha dan pemerintah harus duduk bersama untuk mencari solusi. Pihak-pihak yang terlibat tidak boleh saling ngotot. Buruh mendapatkan upah layak di tengah kondisi perekonomian yang semakin sulit, sementara pengusaha tidak terbebani dengan tingginya ongkos produksi untuk upah buruh. Pemerintah menjadi kunci untuk menjembatani dua kepentingan ini.
Namun persoalan upah buruh kerap hanya menghasilkan solusi sesaat. Buruh turun ke jalan menjadi rutinitas tiap tahun. Lewat Menkokesra, Agung Laksono, pemerintah berjanji akan mengkaji kelayakan upah buruh di seluruh daerah Indonesia.
Sudah saatnya pemerintah tak memberikan iming-iming upah buruh murah demi menarik investor. Tak ada gunanya capaian peringkat investasi yang melejit, jika buruh terus tercekik. Dan turun ke jalan selalu menjadi cara yang diambil buruh dalam menuntut haknya.
Masalahnya, bagaimana tuntutan itu diajukan tanpa harus merugikan banyak pihak. Memblokir jalan tol atau bertindak rusuh tentu bukan cara yang kita setujui.
Beraksilah dengan damai agar tentara tak punya alasan untuk kembali mengurusi masyarakat sipil.
