Bagaimana BK DPR menyikapi ini supaya tidak terjadi proyek-proyek yang boros anggaran di parlemen kita ini?
Kalau saya lihat sebenarnya prosesnya sendiri anggaran dibahas mula-mula di Komisi dan pembahasan anggaran di Komisi sifatnya terbuka, sampai jumlah tertentu pada masing-masing departemen, masing-masing Dirjen anggaran berapa untuk apa di Komisi III sudah dilakukan secara terbuka. Kemudian semua Komisi mengumpulkan di Badan Anggaran, tugas Badan Anggaran itu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi jangan sampai nanti ada satu proyek yang dibiayai dua departemen, jangan sampai ada jumlah anggaran melebihi kemampuan.
Saya kira terhadap sesuatu yang terlalu tertutup bahwa kita sama-sama menyaksikan bagaimana permainan anggaran dilakukan Nazaruddin, Angie, mulai Hambalang dan lain-lain itu saya khawatir kalau itu kemudian mengeneralisir seluruh proses anggaran. Memang pepatah mengatakan rusak susu sebelanga oleh nila setitik, kelakuan 1-2 orang bisa saja merusak citra seluruh Badan Anggaran. Tapi saya masih melihat beberapa teman di Badan Anggaran yang cukup idealis untuk melakukan tugasnya sesuai Tupoksi.
Kalau dari Badan Kehormatan sendiri, berapa proyek sebenarnya yang sedang dalam kajian Badan Kehormatan dan kapan targetnya rampung agar bisa dilaporkan ke pimpinan DPR?
Dalam kode etik di Badan Kehormatan itu, hal-hal yang sedang kita proses sifatnya rahasia, saya mohon maaf tidak bisa menceritakan karena saya juga harus menjaga integritas diri saya pribadi. Tapi setelah diputus, baru kita menyampaikan ini kepada publik, begitu yang terjadi dengan banyak hal yang diikuti masyarakat.
Badan Kehormatan itu bukan untuk mengumbar aib orang tetapi untuk menghukum, tapi sebetulnya yang terbaik dalam setiap institusi termasuk DPR, setiap orang bertanggung jawab menjaga integritas masing-masing juga menjaga citra dan kredibilitas institusi. Jadi kalau ada anggota yang melakukan tindakan yang menyimpang, sebaiknya anggota sendiri yang menghukum dirinya untuk mundur tanpa ada pengadilan yang menyuruh dia harus mundur, disini tidak maka ada BK.
Lebih jauh lagi kalau bisa fraksinya menghukum yang bersangkutan ditarik untuk menjaga citra, lebih jauh lagi partainya baru Badan Kehormatan yang terakhir. Itu yang kita harapkan ke depan, akan terjadi hal dimana masing-masing orang tidak hanya di DPR apakah di BPK, pemerintah, pejabat kalau dia melakukan penyimpangan dia menghukum dirinya sendiri.
Untuk kasus ruang Banggar yang mewah itu, hasil kajian BK apakah hanya melibatkan BURT atau ada pihak lain yang terlibat?
Kalau itu saya tidak menyampaikan karena itu sudah diputus. Ruang Badan Anggaran yang dianggap mewah itu ditengarai oleh Badan Kehormatan ada ketidakpatutan dalam banyak hal, apakah patut ruang Banggar lebih mewah dari badan yang lain.
Kedua, kita sedang bersemangat menggunakan produksi dalam negeri kenapa mesti karpetnya dari Amerika, kenapa lampunya dari Belanda, kursinya dari Jerman. Dalam masalah ini ada yang harus diteliti, pertama prosedurnya, kedua prosesnya, prosedur bisa betul tapi prosesnya bisa salah dalam arti apakah ada mark up atau tidak.
Ketiga, kita harus mengembalikan kepada kondisi yang patut, dan keempat meneliti ada penyimpangan korupsi atau tidak. Badan Kehormatan itu menyerahkan pada ahlinya untuk meneliti apakah dalam aspek prosedur dan proses penyimpangan, kita serahkan pada BPKP, mereka sedang meneliti, kita menunggu laporannya. Kemudian apakah ada tindak pidana, kita minta KPK dan sedang meneliti. Aspek mengembalikan ruangan ke kondisi yang normal, kita minta BURT bersama Sekjen untuk melaksanakannya.
Kalau anda melihat Badan Kehormatan sendiri, pihak yang terkait ini apakah BURT saja atau ada pihak lain di DPR?
Dalam proses itu, permintaannya oleh Banggar yang mengalokasikan anggaran BURT, yang mengerjakan Sekretariat Jenderal. Jadi memang itu pihak-pihak yang terkait dengan masalah itu, kalau ada penyimpangan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak terkait.
Tetapi terlalu pagi dan tidak boleh saya melakukan sebelum saya meyakini sesuatu, tidak mungkin Badan Kehormatan mengatakan tidak ada apa-apa kalau ada apa-apa. Sama tidak mungkinnya kita mengatakan ada apa-apa kalau tidak ada apa-apa, oleh karena itu lebih baik kita tunggu hasil dari penelitian pihak-pihak yang lebih kompeten.
Itu rekomendasi BK DPR terkait ruang Banggar ini sudah seluruhnya dilaksanakan oleh pihak yang terlibat?
Iya, mereka harus melaksanakan dan sedang dilaksanakan. KPK sedang meneliti, BURT sudah menarik kursi-kursi Jerman itu sedang mau diganti kursi-kursi yang tidak kalah bagusnya tetapi buatan dalam negeri dan tidak kalah dengan buatan luar negeri.
Kursi-kursinya dikembalikan ke Jerman, dilelang atau bagaimana?
Kita tidak sejauh itu saya tidak tahu, dia mesti kembalikan uang itu untuk negara kita tidak jadi beli.
Terkait dari kerja BPKP dan KPK untuk memeriksa proyek tersebut, laporan terakhir sudah seperti apa yang anda terima?
Saya mohon maaf, sesuatu yang sedang dalam proses di Badan Kehormatan itu sifatnya rahasia.
Targetnya kapan selesai?
Ikan sepat ikan gabus makin cepat makin bagus.