KBR68H - Masih ingatkah anda dengan proyek renovasi mewah ruang rapat Badan Anggaran DPR? Kasus tersebut sempat ramai sejak awal tahun ini. Tapi belakangan isunya agak meredup. Kasus ini bermula ketika Sekretariat DPR berencana membeli sejumlah perabotan dan memperbaiki ruang rapat Badan Anggaran. Biayanya mencapai 20 miliar rupiah. Bagaimana kelanjutannya? Simak perbincangan bersama Koordinator Investigasi Advokasi Seknas LSM pemantau anggaran FITRA Uchok Sky Khadafi.
Hampir dua bulan masalah ini muncul, nampaknya mulai dilupakan oleh publik. FITRA sendiri terus mengawal kasus ruang Badan Anggaran DPR ini?
Iya masih. Kita masih tetap memantau biarpun ini kelihatan ini mandeg, kemarin KPK melakukan masuk ke ruang Banggar itu bukan untuk kasus ruang Banggar tapi masuk ke Wa Ode. Seharusnya yang pertama harus digeledah itu ruang Banggar, bukan Wa Ode sebetulnya.
Jadi ada pengalihan seperti itu ya anda menilai?
Sebetulnya dua-duanya sama, siapa tahu ada mukjizat tiba-tiba di Banggar itu memang ditemukan kasus ruang Banggar yang baru ini, kita menunggu kejutan dari KPK untuk saat ini.
Anda melihat kesulitannya dimana? Apakah KPK tidak berani melangkah atau bagaimana?
Ini sebetulnya memang bukan masalah hukum, KPK itu kewenangan dan taruhannya besar sekali untuk memberantas korupsi. Tapi tantangan di depan itu memang adalah politiknya ini, karena kita tahu untuk teman-teman KPK pimpinannya ini ada rasa tidak enak ketika masuk ke sana karena yang pilih anggota dewan juga, ada seperti itu pikiran teman-teman pimpinan KPK ini.
BK DPR beberapa waktu lalu merekomendasikan agar merombak dan menarik semua perabotan impor itu. Apakah FITRA sudah mengecek langsung misalnya menurunkan tim untuk follow up dari rekomendasi BK itu?
Iya sudah disaksikan penarikan bangku-bangku itu, sudah diganti tapi isu terakhir itu memang perusahaan ini minta denda ke DPR bahwa mereka merasa dirugikan. Tapi kalau menurut saya ini hanya sandiwara saja, ini skenario yang dijalankan mereka sebetulnya daripada kena aparat hukum lebih baik kamu harus menjalankan perintahnya BK. Kamu harus menarik semua bangku-bangku impor itu, nanti kamu ngomong di publik minta denda. Dimana-mana juga perusahaan yang diberlakukan seperti ini pasti akan marah karena akan merugi, dia tidak akan mau, dia akan nuntut, ini hanya ngomong di publik meminta DPR mengganti kerugian.
Anda mengetahui berapa besar ganti rugi yang diminta oleh perusahaan tersebut?
Saya agak lupa berapa persennya.
Kalau FITRA saat ini selain memantau soal ruang Badan Anggaran DPR yang boros tadi, proyek-proyek apa lagi yang saat ini tengah terus dipantau atau mungkin akan diumumkan dalam waktu dekat ke publik soal proyek kontroversialdi DPR atau negara lainnya?
Kita ini memang lebih memantau DPR, karena semua perencanaan pembahasan ada di DPR termasuk masalah pesawat kepresidenan. Jadinya kita dari gedung baru DPR dulu sama pesawat presiden ini satu paket, APBN ini mereka bagi-bagi antara eksekutif dan legislatif. Sehingga APBN kita hanya untuk fasilitas mereka saja, fasilitas pejabat publik, DPR, presiden, sedangkan untuk rakyat nol. Ini kita pantau terus dan bagaimana realisasinya, siapa yang bermain, kita ikutin terus karena sebetulnya ruang Banggar ini kemarin kita mengkritik alokasi pimpinan, kata dia jangan satu alokasi dong kalau mau mengkritik kita tapi realisasi, ya sudah kita kasih ruang Banggar.
Sebagai rentetan dari kasus ruang Banggar kemarin GERINDRA menarik salah satu kadernya yaitu Pius Lustrilanang dari posisi BURT DPR, apakah ini cukup menyelesaikan masalah atau anda melihat ini hanya salah satu trik?
Sepertinya masalah Pius ini dari dulu mau ditarik terus, tapi sekarang saya belum cek di lapangan. Menurut saya ini trik saja untuk melakukan pencitraan publik, jadi bagaimanapun juga sebetulnya penarikan anggota dewan dari komisi dia yang sudah lama dia tempati itu sangat merugikan sumber dananya partai. Kita lihat Golkar, Golkar itu kalau Komisi I orangnya Komisi I terus karena sudah terbangun jalinannya, modusnya, caranya bagaimana, Golkar ini tidak akan mengganti anggotanya karena memang dia sudah disitu dan sudah tetap maka ditetapkan begitu. Kalau Pius digantikan, memang akan berubah setelannya.
Untuk menghindari proyek-proyek boros seperti itu, kalau saran FITRA langkah apa kiranya yang mesti dilakukan parlemen kita?
Ada dua yang harus dilakukan. Pertama kita minta kepada DPR, supaya semua dokumen-dokumen anggaran yang ada di kementerian, ketika mereka akan melakukan RDP, pembahasan anggaran itu tolong disimpan suatu office dimana di dalam office itu publik bisa memantau bisa melihat apa yang akan dibahas itu. Supaya nanti ada masukan masyarakat untuk DPR, selama ini dokumen itu sangat susah, dokumen itu dianggap rahasia negara, bisa juga dokumen itu saya bilang memang kelihatannya DPR itu punya nenek moyang mereka sehingga kita tidak boleh meminta itu.
Kedua, semua pembahasan-pembahasan, rapat-rapat di DPR itu harus terbuka, karena di Banggar itu kadang-kadang tertutup sekali kalau membahas yang urgent-urgent sekali karena dianggap rahasia ekonomi, padahal saat ini tidak ada namanya rahasia kita sudah tahu semua apa yang terjadi di dalam.